Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi (Sudin Nakertrans) dan Energi Jakarta Barat mencatat sejak 14 April hingga saat ini, sudah 41 perusahaan ditutup sementara karena masih beroperasi meski tidak termasuk sektor yang dikecualikan dalam Pergub No 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta.

Dari 141 perusahaan yang kami awasi, 41 di antaranya kami tutup sementara,

Kepala Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Barat, Ahmad Ya'la mengatakan, pihaknya sudah mendatangi 141 perusahaan untuk dilakukan pengecekan apakah menjalankan dan melaksanakan Pergub No 33 Tahun 2020.

"Dari 141 perusahaan yang kami awasi, 41 di antaranya kami tutup sementara karena tidak termasuk sektor yang dikecualikan," ujar Ya'la, Rabu (13/5).

Dia melanjutkan, selain itu terdapat 17 perusahaan tidak termasuk sektor yang dikecualikan namun memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMK) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan wajib menerapkan protokol kesehatan seperti, menjaga jarak fisik, menerapkan work from home, pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, sarana cuci tangan dan lain sebagainya.

"Sementara ada 81 perusahaan termasuk sektor yang dikecualikan dan dua perusahaan pindah tempat. Yang beroperasi, semuanya telah menjalankan protokol kesehatan," tandasnya.

Seperti diketahui, sejak penerapan PSBB diberlakukan, Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Barat, rutin melakukan pengawasan dan penindakan ke sejumlah perusahaan di wilayahnya. Ini dilakukan untuk memastikan seluruh tempat industri atau perusahaan mematuhi Pergub No 33 Tahun 2020.